Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan. Menurut pasal 1 angka 1 kuhap, penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan. Undangundang peradilan militer uu 31 thn 1997 1997. Sesuai dengan penjelasan yang ada dalam pasal 1 ayat 1 undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatankejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.
Dalam salah satu pertimbangannya, undang undang tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta hukum acara pidana militer yang selama ini berlaku dalam undang undang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undang undang nomor 14 tahun 1970 tentang. Kedudukan dan peran peradilan militer di indonesia kuhpm. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Jun 20, 2012 adapun dasar hukum dari proses penyelesaian perkara di peradilan militer yakni. Pasal i beberapa ketentuan dalam undang undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara republik indonesia tahun 1985 nomor 73, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3316 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran.
Diubah dengan uu no 39 tahun 1947 terhadap tindak pidana yang tidak atercantum dalam kitab undang undang ini, yang dilakukan olehorangorang yang tunduk pada kekuasan badanbadan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpanganpenyimpangan yang ditetapkan dengan undang undang. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, dan pasal 25 undang undang. Penyidik angkatan bersenjata ri adalah penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan untuk perkaraperkara di lingkup peradilan militer, yang terdiri dari atasan yang berhak. Sedangkan undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam kuhp dan perundanundangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam kuhpm semuanya diadili di peradilan militer. Undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer lembaran negara tahun1997 nomor 84, tambahan lembaran negara nomor 37. Undangundang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Pengadilan militer disingkat dilmil adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 undang undang ri nomor 31 tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Undang undang ini merubah sistem dan hukumm acara peradilan militer.
Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Hukum pidana dilakukan dalam waktu perang oleh orang yang tunduk pada peradilan militer, maka penuntutannya dapat dilakukan karena jabatan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa kalangan militer tetap menghendaki agar prajurit tni yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum, berada pada yurisdiksi peradilan militer. Undang undang uu ini mulai berlaku pada tanggal 15 oktober 1997. A read is counted each time someone views a publication summary such as the title, abstract, and list of authors, clicks on a figure, or views or downloads the fulltext. Download undang undang peradilan militer selengkapnya pdf klik disini undang undang republik indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Bab ii tinjauan pustaka a tinjauan mengenai peradilan. Penyidik polri yang anda tanyakan mengacu pada pengertian penyidik dalam undang undang no. Undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu.
Undangundang republik indonesia nomor 4 tahun 2004. Undang undang republik indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Bab i ketentuan umum bagian pertama pengertian pasal 1 dalam undang undang ini yang dimaksud dengan. Undang undang nomor 31 tahun 1997 peradilan militer ditetapkan 15 oktober 1997 berlaku 15 oktober 1997 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan lahirlah undang undang no. Free download kitab undang undang hukum pidana militer, klik disini. Pasal 20, pasal 21, pasal 24, pasal 24a, pasal 24b, pasal 24c dan pasal 25 undang undang dasar. Undang undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undang undang nomor 2 tahun 1988 tentang prajurit angkatan bersenjata republik indonesia lembaran negara tahun 1988 nomor 4, tambahan lembaran negara nomor 3369. Pasal 19 hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang undang. Undang undang nomor 31 tahun 1997 peradilan militer. Kedudukan dan peran peradilan militer di indonesia. Dalam undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer pasal 9 pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang.
Peradilan militer saat ini berpijak pada undang undang no 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Bagian kedua mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya pasal 20. Undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer mengatur tentang susunan dan kekuasaan pengadilan dan oditurat hukum acara pidana militer dan hukum acara tata usaha militer. Bab ii tinjauan pustaka a tinjauan mengenai peradilan umum. Apr 01, 2011 sedangkan undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam kuhp dan perundanundangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam kuhpm semuanya diadili di peradilan militer.
Hukum pidana militer pdf makalah bentuk kesalahan hipotesis. Hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakantindakan mana yang merupakan pelanggaran. Unsur pimpinan kepala pengadilan militer, disingkat kadilmil. Undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Dalam salah satu pertimbangannya, undang undang tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tentang pengadilan dan oditurat serta hukum acara pidana militer yang selama ini berlaku dalam undang undang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undang undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan. Pengadilan militer wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia. Undang undang republik indonesia nomor 3 tahun 2009. Kitab undang undang hukum pidana adalah jaksa oditur militer agung, dan hakhak yang dirumuskan pada pasalpasal 14. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah mahkamah agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatankejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh. Terhitung sejak 1 september 2004, organasi, administrasi, dan finansial peradilan militer dialihkan dari tni ke mahkamah agung. Akibat peralihan ini, seluruh prajurit tni dan pns yang bertugas pada pengadilan dalam lingkup peradilan militer akan beralih menjadi personel organik mahkamah agung, meski pembinaan keprajuritan bagi personel militer. Adapun dasar hukum dari proses penyelesaian perkara di peradilan militer yakni.
Perubahan kedua atas undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan mahkamah agung. Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama. Undang undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional indonesia lembaran negara tahun 2004 nomor 127, tambahan lembaran negara nomor 4439. Undang undang nomor 35 tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Yang dimaksud dengan penyidik militer adalah penyidik angkatan bersenjata republik indonesia sebagaimana diatur dalam undang undang no. Sistem dan penyelenggaraan peradilan dalam lingungan militer diatur dalam undang undang no 31 tahun 1997 tentang perubahan uu no. Pengadilan militer disingkat dilmil adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 undang undang ri nomor 31 tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat kapten ke bawah struktur organisasi.
Undang undang peradilan militer uu 31 thn 1997 undang undang republik indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk undang undang tentang perubahan atas. Undang undang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pembaruan aturan peradilan militer, mengingat aturan sebelumnya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat undang undang no. Peradilan militer di indonesia wikipedia bahasa indonesia.
Peradilan tata usaha negara penjabaran dari ketentuan undang undang nomor 48 tahun 2009 ini khusus mengenai peradilan militer dituangkan dalam pasal 1 butir 1 undang undang nomor 31 tahun 1997 yaitu. Kitab undangundang hukum pidana militer kuhpm portal. Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh undang undang no. Makalah tata cara hukum peradilan umum, hukum peradilan. Kitab undang undang hukum pidana telah diberikan oleh suatu mahkamah militer luar biasakhusus yang telah ditiadakandihentikan, maka yang dianggap sebagai pejabat yang dimaksud pada pasal 14. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah. Jan 19, 20 sedangkan undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota militer baik tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam kuhp dan perundanundangan pidana lainnya, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam kuhpm semuanya diadili di peradilan militer. Berdasarkan hasil penelitianpustaka dapat disimpulkan bahwaperadilan militer hanya memiliki. Hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang.
429 1272 932 572 283 1063 18 1240 1429 1312 576 1069 385 49 756 957 260 400 1434 320 1302 1084 854 654 1443 229 217 682 905 229 1014 387 748 189 730 956